iqsafe.info – Komisi III DPR RI mencatatkan adanya 469 aduan masyarakat terkait proses penanganan hukum sepanjang tahun 2024. Aduan ini ditujukan kepada berbagai mitra kerja Komisi III, termasuk Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan lembaga lainnya. Dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan temuan-temuan penting terkait responsivitas dan kinerja mitra kerja dalam menangani aduan tersebut.
Sepanjang tahun 2024, Komisi III DPR RI menerima total 469 aduan dari masyarakat. Aduan terbanyak ditujukan kepada Mahkamah Agung (MA) dengan jumlah 149 aduan, yang mencakup 31,7% dari total aduan. Aduan terhadap MA didominasi oleh isu penanganan perkara, mafia peradilan, mafia pertanahan, dan profesionalisme pelayanan publik.
Aduan terbanyak kedua berasal dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan total 113 aduan, atau 24,1% dari keseluruhan. Aduan ini berkaitan dengan proses penanganan dan profesionalisme dalam menangani perkara narkoba611. Kejaksaan Agung menempati posisi ketiga dengan 85 aduan, sedangkan Kepolisian Republik Indonesia berada di urutan keempat dengan total 60 aduan, yang setara dengan 12,7% dari keseluruhan laporan.
Komisi III DPR RI mencatat bahwa Polri adalah mitra yang paling responsif dalam menindaklanjuti aduan masyarakat, dengan tingkat responsivitas mencapai 94%. Sementara itu, Kejaksaan Agung memiliki tingkat responsivitas 89%, diikuti oleh Komisi Yudisial sebesar 85%, dan Mahkamah Konstitusi dengan 78%. Namun, Mahkamah Agung hanya merespons 38% dari total aduan yang diterima, menjadikannya lembaga dengan tingkat responsivitas terendah.
Komisi III DPR RI telah menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat dengan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan 11 pihak. Hasil dari RDP dan RDPU tersebut telah menghasilkan berbagai rekomendasi untuk perbaikan dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang adil, berkepastian hukum, dan berkemafaatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Habiburokhman menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme dan responsivitas mitra kerja dalam menangani aduan sbobet masyarakat. Ia juga mengapresiasi kinerja Polri yang telah memberikan sanksi tegas kepada oknum polisi yang melakukan pelanggaran dan meminta agar Kepolisian lebih responsif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
Komisi III DPR RI telah menerima 469 aduan masyarakat sepanjang tahun 2024, dengan aduan terbanyak ditujukan kepada Mahkamah Agung. Meskipun Polri menjadi mitra yang paling responsif dalam menindaklanjuti aduan, masih ada lembaga lain seperti Mahkamah Agung yang perlu meningkatkan responsivitasnya. Komisi III DPR RI terus mendorong perbaikan dalam sistem penegakan hukum dan mengapresiasi langkah-langkah positif yang telah diambil oleh mitra kerjanya.