Kejahatan domestik atau kekerasan slot qris dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu sosial yang kompleks dan mendalam di banyak negara, termasuk Jepang. Negara yang dikenal dengan budaya tertib dan harmoni ini ternyata menyimpan tantangan serius dalam menangani kekerasan yang terjadi di balik pintu rumah tangga. Budaya diam yang mengakar kuat dalam masyarakat Jepang seringkali menjadi penghalang bagi korban untuk berbicara dan mencari keadilan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Jepang mulai menunjukkan kemajuan melalui reformasi hukum dan perubahan sosial yang bertujuan untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan domestik.
Budaya Diam dan Stigma Sosial
Salah satu tantangan terbesar dalam menangani kejahatan domestik di Jepang adalah budaya enryo (menahan diri) dan gaman (bertahan dalam kesulitan). Nilai-nilai tradisional ini mendorong individu untuk tidak mengeluh atau mempermalukan keluarga di mata publik. Dalam banyak kasus, korban kekerasan domestik—terutama perempuan—lebih memilih diam daripada melaporkan pelaku ke polisi karena takut dianggap mempermalukan keluarga, atau karena ketergantungan finansial dan emosional pada pasangan. Stigma terhadap korban juga masih tinggi.
Data dan Tren Kejahatan Domestik
Meski terdapat keterbatasan data karena rendahnya tingkat pelaporan, kasus kekerasan domestik di Jepang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Menurut Badan Kepolisian Nasional Jepang (NPA), laporan KDRT meningkat dari sekitar 9.000 kasus pada tahun 2000 menjadi lebih dari 82.000 kasus pada 2020. Pandemi COVID-19 juga memperburuk situasi, dengan peningkatan signifikan dalam laporan kekerasan karena tekanan ekonomi dan isolasi sosial.
Upaya Reformasi Hukum dan Kebijakan
Pemerintah Jepang telah mengadopsi berbagai kebijakan dan peraturan untuk menanggulangi kekerasan domestik. Salah satu tonggak penting adalah diberlakukannya Act on the Prevention of Spousal Violence and the Protection of Victims pada tahun 2001. Undang-undang ini memungkinkan korban untuk mendapatkan perintah perlindungan (protection orders) dari pengadilan, dan mengharuskan pemerintah daerah untuk menyediakan pusat konseling dan tempat penampungan darurat.
Reformasi lanjutan juga mencakup pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus KDRT, serta peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, layanan kesehatan, dan organisasi non-pemerintah. Selain itu, pemerintah mendorong kampanye kesadaran publik tentang hak-hak korban dan pentingnya melaporkan kekerasan.
Namun demikian, sistem hukum Jepang masih menghadapi kritik. Beberapa pengamat menilai bahwa proses hukum terhadap pelaku kekerasan masih lamban, dan perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya efektif. Misalnya, perintah perlindungan sering kali hanya berlaku selama enam bulan dan hanya mencakup pasangan yang sah secara hukum, bukan pasangan yang tinggal bersama tanpa menikah.
Peran Masyarakat Sipil dan Media
Mereka menyediakan layanan konseling, tempat perlindungan, bantuan hukum, serta kampanye edukasi untuk mendorong korban agar berani bersuara.
Media juga mulai mengangkat isu KDRT dengan lebih terbuka, meskipun masih terbatas. Kasus-kasus terkenal yang mendapat liputan luas dapat memicu diskusi publik dan mendorong tekanan kepada pemerintah untuk bertindak. Salah satu contohnya adalah kasus aktris Jepang yang secara terbuka membagikan pengalaman kekerasan dalam rumah tangga, yang memicu simpati publik dan pembicaraan luas tentang perlunya perubahan budaya dan hukum.
Kesimpulan
Kejahatan domestik di Jepang mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan akan perlindungan hak asasi manusia di era modern. Budaya diam yang mengakar kuat masih menjadi hambatan besar dalam penanganan kekerasan rumah tangga, namun reformasi hukum dan perubahan sosial yang sedang berlangsung menunjukkan arah yang positif.
Perlindungan terhadap korban membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan publik, penegakan hukum yang efektif, serta dukungan psikologis dan sosial yang berkelanjutan. Jika Jepang ingin benar-benar mengatasi masalah ini, maka perlu ada perubahan mendalam tidak hanya dalam sistem hukum, tetapi juga dalam cara masyarakat memandang dan menanggapi kekerasan domestik.